Waspada Potensi Penularan Covid-19 Ombudsman Soroti Lemahnya Pengaturan Jarak di Pasar Tradisional

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyebut Pemprov DKI punya beban tanggungan yang jauh lebih besar dan berat di masa transisi PSBB. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho menjelaskan, pembukaan sektor di luar 11 sektor memberikan kewajiban pengawasan dan pemantauan lebih besar dibanding sebelumnya. Sebab masyarakat yang sebelumnya jenuh di rumah bukan tidak mungkin melampiaskan kejenuhan itu di minggu minggu awal masa transisi.

"Dampak kejenuhan bekerja dari rumah bagi kelas menengah dan kebutuhan ekonomi bagi para pekerja harian lepas selama masa PSBB 1, 2, dan 3 harus diantisipasi Pemprov di minggu minggu awal masa transisi," kata Teguh kepada wartawan, Jumat (5/6/2020). Dari sisi kesiapan, Ombudsman melihat Pemprov DKI sudah punya modal pengalaman dan regulasi yang dikeluarkan selama penerapan PSBB kemarin. Namun besarnya warga yang mulai kembali beraktivitas butuh dibarengi peningkatan dan penguatan regulasi maupun pengawasan di lapangan.

Salah satu kelemahan yang disoroti Ombudsman yaitu pada pengaturan jarak di pasar tradisional. Menurut Teguh sejak PSBB fase 1 sampai 3 sama sekali tidak tersentuh Pemprov DKI. Pengaturan jaga jarak hanya terjadi di supermarket atau hypermarket dengan garis garis yang telah dibuat.

Tapi hal yang sama belum dilakukan di pasar tradisional. Peningkatan aktivitas warga di masa transisi berpotensi menular pada pasar pasar tradisional, termasuk pedagang kaki lima, taman, hingga pusat keramaian publik lainnya. "Lokasi lokasi PKL, taman, dan pusat pusat keramaian publik sudah harus dilengkapi dengan garis garis pembatas social distancing dan penyediaan alat alat protokol kesehatan sebelum dibuka secara bertahap sebagai salah satu prasyarat pembukaan fasilitas tersebut," kata Teguh.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *