Skotlandia Desak Hentikan Ekspor Gas Air Mata hingga Peluru Karet, Sebut AS Bukan Negara Aman

Parlemen Skotlandia mendesak pemerintah Britania Raya untuk menghentikan ekspor gas air mata, perlengkapan anti huru hara, hingga peluru karet ke Amerika Serikat. Menteri Parlemen Skotlandia, Patric Harvie, memimpin pengajuan proposal antirasisme. Proposal antirasisme itu didukung 52 suara yang menyerukan agar pemerintah Inggris secara resmi menghentikan ekspor ke AS.

Dalam pernyataan resminya, Harvie menyebut AS bukanlah negara aman yang bisa bertanggungjawab dengan segala perlengkapan anti huru hara tersebut. "Jelas, AS bukanlah negara aman yang mana kita bisa mengekspor gas air mata, peluru karet, dan perlengkapan anti huru hara," ujar Harvie, Kamis (11/6/2020). Harvie berpendapat bahwa AS menyalahgunakan senjata tersebut, bukan untuk melindungi rakyat namun malah menekan rakyat dengan kekerasan.

"Senjata senjata itu digunakan untuk menindas masyarakat, di mana pasukan polisi di beberapa wilayah, malah seperti pasukan yang menangkap budak," kata Harvie. "Hal ini menunjukkan rasisme institusional yang masih mendalam," sambungnya. Langkah Harvie ini merespons kekerasan yang banyak terjadi di AS, di mana demonstran menjadi korban para polisi yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pidatonya, Harvie menyarankan Skotlandia membangun museum dengan tema perbudakan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terbuka wawasannya dan terdidik untuk tidak mengulangi perbudakan. Harvie juga turut menanggapi wacana penghapusan departemen kepolisian di AS.

Ia beranggapan penghapusan departemen kepolisian harusnya tidak terlalu mengagetkan. Mengingat peran polisi sama pentingnya seperti bidang kesehatan hingga pendidikan yang mana pemerintah sering untuk tidak memperhatikannya. Lantaran demo antirasisme juga terjadi di berbagai negara di Britania Raya, Harvie tak memungkiri isu rasisme juga terjadi di wilayahnya.

"Gerakan Black Lives Matter telah menginspirasi dan perlu digaungkan ke seluruh dunia, bahwa rasisme juga ada di negara ini," ujar Harvie. Pihak Gedung Putih disebut sempat menginstruksikan pihak keamanan untuk membubarkan paksa demonstran sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa turun ke jalan. Sekretaris pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany menyebut pihaknya tak ada penyesalan dalam menyapu bersih demonstran di Lafayette Square pada Senin (1/6/2020).

"Tidak ada penyesalan dari pihak Gedung Putih, karena, saya tahu bahwa ada banyak keputusan tidak dibuat di sini di dalam Gedung putih," ungkap McEnany. Yang dimaksud McEnany adalah bahwa pihak jaksa agung setempat setuju bahwa demonstran di wilayah itu harus dibersihkan. Bahkan pihak Gedung Putih mengklaim terjadi kericuhan di wilayah gedung pemerintahan tersebut.

"Jaksa Agung Barr yang membuat keputusan untuk memindahkan demonstran pada Senin malam," ujar McEnany. "Polisi di wilayah taman juga telah membuat keputusan serupa secara mandiri ketika mereka mendapati kericuhan di Lafayette Square," sambungnya. Menurut McEnany, pihak kepolisian sudah mengeluarkan tiga kali peringatan keras agar para demonstran angkat kaki dari daerah itu.

Beberapa demonstran taat untuk meninggalkan lokasi, sedangkan lainnya disebut nekat bertahan dan melempari benda benda ke polisi. "Polisi di wilayah taman bertindak karena mereka merasa perlu saat itu dan kami mendukung tindakan itu," ujar McEnany. Sementara itu, Barr membantah bahwa dirinya memberi instruksi untuk membubarkan paksa para pengunjuk rasa.

Barr mengklaim bahwa para polisi sudah lebih dulu memaksa para demonstran angkat kaki sebelum ia datang ke lokasi kejadian. Sedangkan lebih dari satu orang perwakilan Gedung Putih yang menyebut Barr yang memberi perintah itu. Saat itu Barr juga ikut menemani Trump berjalan menuju Gereja St. Johns yang sempat terbakar.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *