Mohon Maaf Reaksi Refly Harun saat Fahri Hamzah Sebut Jokowi Tak Paham Pemberantasan Korupsi

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berikan reaksi ini saat Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sebut Presiden Jokowi tak paham pemberantasan korupsi. Awal mulanya, Fahri Hamzah mengatkaan pimpinan KPK yang lalu hingga Presiden Jokowi tak paham betul strategi pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut yang membuat Refly Harun bereaksi atas perkataan Fahri Hamzah.

Melalui tayangan YouTube Refly Harun, Jumat (30/4/2020), Fahri Hamzah menyebut KPK periode lalu bekerja tanpa menggunakan pikiran. "Tapi sayangnya pada KPK yang lalu, pikiran tidak dipakai, yang banyak dipakai adalah otot," jelas Fahri. Terkait hal itu, ia pun menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan KPK sebelum revisi undang undang.

Fahri menambahkan, selain OTT, KPK yang lalu tak pernah melakukan pemberantasan korupsi secara benar. "Itulah yang sebabnya menonjol operasi KPK sebelumnya, lebih dari 15 tahun adalah menggunakan pengintipan dan penangkapan dalam satu hal yang disebut OTT itu," terang Fahri. "Di luar itu enggak ada lagi yang namanya pemberantasan korupsi."

Lantas, menurut Fahri KPK hanya menakut nakuti para pejabat dengan OTT yang dilakukan. Hal itu dinilainya tak sesuai dengan strategi pemberantasan korupsi yang diatur dalam undang undang. "Jadi dia hanya instrumen yang hanya menggunakan otot untuk meneror birokrasi dan politik dengan menggunakan pengintipan dan penangkapan itu," jelas Fahri.

"Padahal sebenarnya strategi pemberantasan korupsi itu adalah, satu keseluruhan ikhtiar untuk memciptakan ekosistem dari pencegahan sampai penangkapan." "Dan itu disebut dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2002 itu," sambungnya. Lebih lanjut lagi, Fahri menyebut revisi undang undang itu mendorong KPK agar bekerja menggunakan akal.

Ucapannya itu pun memancing tawa Refly Harun yang terhubung melalui sambungan telepon. "Nah sekarang sudah ada revisi, sebenarnya revisi itu mendorong penggunaan akal itu tadi," terangnya. "Sayangnya, mohon maaf ini, yang mimpin KPK ini belum pada cukup akalnya. Ini yang ngomong Bung Fadli loh, bukan saya," sahut Refly Harun tertawa.

Melanjutkan penjelasannya, Fahri justru menyebut kabinet hingga presiden belum memahami strategi pemberantasan korupsi yang benar. "Iya, saya bisa mengatakan pikirannya orang orang KPK itu tidak memahami strategi pemberantasan korupsi, saya kira belum nyampe." "Saya kira kabinet dan presiden juga belum nyampe," tandasnya.

Di sisi lain, sebelumnya Refly Harun angkat bicara soal banyaknya tindakan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, tindakan korupsi dalam dua kontestasi politik itu bahkan sudah menjadi rahasia umum. Melalui tayangan YouTube Refly Harun, Kamis (30/4/2020), ia menyebut fenomena korupsi di lingkungan kekuasaan layaknya gunung es.

Refly secara gamblang menyebut masih banyak koruptor yang belum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Untuk pejabat publik, korupsi di lingkaran kekuasaan, di lingkaran partai politik itu seperti fenomena gunung es saja sesungguhnya," ujar Rocky. "Kebetulan saja satu dua orang kena cokok oleh KPK."

Refly menambahkan, hal itulah yang menyebabkan banyak politisi menginginkan pelemahan KPK. Tujuannya, agar mereka bebas melakukan korupsi. "Makanya tidak heran, agenda para politisi adalah memperlemah KPK dan mereka bebas," sambung Refly.

Lantas, Refly menyinggung soal tindakan korupsi saat Pilkada. Ia bahkan menyebut hal itu lumrah dilakukan dan sudah dianggap wajar oleh masyarakat. "Jadi yang namanya suap di Pilkada misalnya, itu sudah menjadi rahasia umum," terang Refly.

"Tidak ada yang namanya makan siang gratis, ketika partai politik dijanjikan perahu, tunggangan untuk pencalonan kepala daerah." "Tidak ada yang gratis, semua bayar, dan itu bisa uang sampai miliaran, puluhan miliar bahkan mungkin ratusan miliar," imbuhnya. Lebih lanjut, Refly menyebut tindakan korupsi layaknya sudah mengakar di pemerintahan.

Terkait hal itu, ia lantas mengimbau Jokowi untuk memimpin pemberantasan korupsi. Refly bahkan turut masa pemerintahan Jokowi yang berakhir pada 2024 kelak. "Bisa dibayangkan, bagaimana korupsi di negara ini menggurita."

"Bagaimana korupsi terjadi di Pemilu, yakin enggak Pemilu itu bersih dari money politic? Suap kepada penyelenggara Pemilu, suap kepada pengadilan untuk memenangkan perkara dan lain sebagainya." "Sekali lagi, mudah mudahan di sisa masa pemerintahan ini Presiden Jokowi menjadi presiden yang tercerahkan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang menurut saya loyo bahkan tidak dikuat dilakukan di periode pertama," tandasnya.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *