Komisi IX Nilai Rencana Presiden Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Sudah Kedaluarsa

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiani menyoroti soal rencana Presiden menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan selama pandemi Covid 19. Menurut Netty, rencana penerapan sanski tersebut sudah kedaluarsa mengingat masyarakat sudah menjalani PSBB selama hampir tiga bulan. Menurut Netty, pemerintah seharusnya memgedepankan edukasi ketimbang sanksi, karena rakyat akan taat jika sudah mengerti tentang aturan tersebut.

"Apakah pemerintah sudah cukup mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid 19? Sebab sanksi akan efektif jika masyarakat memahami kenapa ada aturan tersebut," tambah Netty. Dia memberi contoh soal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan aturan tersebut sudah tersedia dengan mudah dan murah, semisal penggunaan masker. "Apakah sudah cukup proses sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan menggunakan alat KIE yang efektif? Apakah masker tersedia gratis dan mudah didapatkan di setiap tempat publik?" tututnya.

Terkait pilihan sanksi denda, Netty menyebut perlu dipertimbangkan lagi apakah efektif bagi masyarakat terdampak pandemi, masyarakat berpenghasilan rendah, keluarga prasejahtera, keluarga rentan miskin, gelombang PHK, dirumahkan, dan pengangguran. "Perlu ada penegakan hukum yang jelas. Siapa pun, di mana pun, kapan pun jika melanggar protokol harus kena sanksi. Ini perlu pengawasan melekat pada setiap orang, bukan hanya petugas. Aturan untuk semua, jangan kalau pejabat ada pengecualian," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah kini tengah menyiapkan kemungkinan penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid 19.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). "Yang kita siapkan sekarang ini, ini baru tadi saya perintah, untuk ada sanksi. Bukan pembatasan tapi ada sanksi karena yang kita hadapi sekarang ini adalah protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin," kata Presiden. Protokol kesehatan yang tidak diterapkan secara disiplin misalnya penggunaan masker.

Presiden menyinggung di sebuah provinsi yang disurvei, hanya 30 persen masyarakat yang memakai masker. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah warga terdampak Covid 19. "Di sebuah provinsi kita survei hanya 30 persen, yang 70 persen tidak pakai masker. Bagaimana positivity rate nya tidak tinggi?" ujarnya.

Adapun untuk bentuk sanksinya, Jokowi menjelaskan bisa berupa denda, kerja sosial, atau tindak pidana ringan (tipiring). Penerapan sanksi ini nantinya diharapkan akan membuat masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan. "Tapi masih dalam pembahasan. Saya kira memang kalau diberi itu (sanksi), menurut kita semua tadi, akan berbeda," tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *