DPR Minta Pemerintah Sosialisasikan Omnibus Law

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk mensosialisasikan Omnibus Law. Hal itu bertujuan agar tak menimbulkan prasangka buruk di tengah masyarakat. "Karena ini adalah inisiatif dari pemerintah, tentu saja saya berharap bahwa pemerintah bisa mensosialisasikan hal ini ke masyarakat dengan lebih baik," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

"Sehingga tidak menimbulkan prasarangka yang tidak tidak, jangan sampai kemudian draf yang dibahas di DPR secara khususnya itu apa. Namun kemudian nanti yang keluar ke publik itu lain. Nah itu kan yang kemudian menimbulkan prasangka yang negatif," imbuhnya. Puan menegaskan DPR belum menerima surat presiden terkait dua Omnibus Law, yakni Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. DPR, kata dia, akan membahas sesuai mekanisme yang ada bila sudah menerima draf kedua Omnibus Law tersebut.

"Kalau memang itu sudah masuk di salah satu prolegnas, tentu saja itu akan menjadi salah satu prioritas yang akan dibahas di DPR," ucapnya. Lebih lanjut Puan mengatakan DPR menilai kedua Omnibus Law tersebut penting. Karena itu, DPR mengupayakan mempercepat pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

"Jadi masalahnya waktu, kalau memang bisa dilakukan dengan cepat ya tentu saja akan kita lakukan cepat," pungkasnya.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *